LTSA Lombok Barat Untuk Pekerja Migran Yang Profesional Dan Terlindungi

0
42
Louncing LTSA Lombok Barat

Lombok Barat – Sebagai daerah kantung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran ke Luar Negeri, Lombok Barat memaksimalkan kontrol pendataan terhadap penyaluran pekerja melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Barat melauncing LTSA Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI) pada Rabu (5/12) oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.

Hadir pada peluncuran itu Bupati Lombok Barat, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Staff Ahli dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Reyna Usman dan Maria Magdalena, serta jajaran stakeholder terkait.

Fauzan mengapresiasi penyediaan LTSA bagi tenaga kerja asal Lombok Barat yang akan bekerja ke luar negeri. Ia berharap kedepan LTSA ini harus segera disosialisasikan dan memanfaatkan jaringan yang ada, mulai dari para Kepala Dusun, para Kepala Desa dan para Camat, bahkan para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

“Di Lombok Barat, masyarakat kita yang memiliki keinginan buat bekerja di luar negeri relatif tinggi, walaupun tingkat pengangguran terbukanya relatif kecil yaitu hanya 3,12% saja,” katanya.

Bagi Fauzan, LTSA ini adalah inisiatif luar biasa dari Pemerintah Daerah, sehingga untuk efektivitasnya harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. Ia meyakini LTSA akan menjadi salah satu upaya perbaikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI dari Lombok Barat.

“Ini adalah upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Disnaker Lombok Barat, Rusditah menyampaikan bahwa pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, terutama kepada calon TKI yang akan bekerja keluar negeri.

Tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, penempatan dan perlindungan, memberikan efisiensi serta transparansi dalam pengurusan dokumen, serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan.

“Dengan adanya tempat ini (LTSA), para calon Pekerja Migran Indonesia bisa mengurus administrasi dengan mudah, cepat. dan aman karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan,” ujarnya.

Staff Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI Reyna Usman dalam sambutannya menyebutkan, bahwa per tanggal 22 November 2017 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam regulasi itu, jelas Reyna, komitmen Pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya.

Di seluruh Indonesia sampai saat ini total 32 LTSA sudah terbentuk. Untuk Provinsi NTB sudah terbentuk 5 LTSA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kabupaten Sumbawa. Untuk masa datang, LTSA di Kabupaten Bima pun siap diluncurkan. Untuk daerah penyuplai tenaga migran yang cukup besar, eksistensi LTSA ini diharapkan akan segera efektif dalam memberi pelayanan kepada calon pencari kerja.

Di Lombok Barat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 735 ribuan jiwa, 68,11% diantarnya adalah penduduk partisipan tenaga kerja. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka hanya bersisa 3,28%. Untuk memberdayakan pemerintah Desa, dan hingga saat ini baru dua Desmigratif yang terbentuk, yaitu Desa Babussalam dan Desa Suka Makmur.

aNd_hms

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here