Boleh Kritis Tapi Harus Solutif, HBK Dukung Pemerintahan Zul-Rohmi

0
39
HBK besama Istri bertemu Gubernur NTB

Mataram – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menegaskan, beragam kritik yang disampaikan para anggota Dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah harus disadari dan didasari sebagai fungsi kontrol agar roda pemerintahan bisa berjalan diatas rel yang benar.

Namun kritik dan sorotan untuk pemerintah juga harus disertai dengan data dan fakta yang akurat, bukan sebatas tendensi tertentu.

“Ya, fungsi Dewan khan memang menjadi mitra yang mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah mengkritisi kebijakan dan program pemerintah agar berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi, kritik juga harus berdasarkan data dan fakta,” kata HBK di Kantor Pemenangan HBK, Jalan Kulintang III, No. 3, Kota Mataram, pada Selasa (13/11).

HBK yang maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut ‘1’ ini mengatakan, jika ia terpilih dan dipercaya duduk di kursi DPR RI kelak, akan mendorong percepatan capaian pembangunan sebagaimana yang diprogramkan kepemimpinan Zul-Rohmi. Ia menegaskan akan mengerahkan kekuatan Partai Gerindra untuk melakukan fungsi kontrol dengan cara yang cerdas disetiap daerah Kabupten Kota.

“Partai Gerindra hendaknya memberikan jalan keluar yang baik terhadap setiap program pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar rakyat bisa melihat dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Kita butuh kesejukan, kekompakan dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat kita,” tukasnya.

Ia menyebutkan jika mengkritisi kebijakan pembangunan memang penting dilakukan dalam konteks cek and balance agar arah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk mulai dilakukan, agar pembangunan sistem demokrasi bangsa ini tetap terukur dan berjalan dalam koridor-koridor ke-Indonesiaan.

“Sudah saatnya, kita bikin politik cerdas, yang mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat kita harus menjadi prioritas utama dalam perjuangan kita memakmurkan dan mensejahterakan mereka,” tukasnya.

HBK mengungkapkan, hal itu juga sudah mulai dilakukannya di NTB, dimana jajaran DPRD dari Partai Gerindra dan para politisi Partainya di daerah harus memberikan dukungan yang penuh kepada program Pemerintah yang pro rakyat.

“Saya juga mendukung pemerintahan Zul-Rohmi di NTB, terlebih untuk program-program di sektor pertanian. Sebab sektor ini bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita,” kata dia.

Namun demikian, papar HBK, dukungan tersebut bukan berarti bebas kritik. Kritik pun bukan berarti bebas nilai-nilai.

“Kalau semangat ini bisa ditanamkan, maka dendam pasca kompetisi atau pertarungan juga bisa diminimalisir, sehingga setelah kompetisi atau pertarungan itu selesai, maka semua komponen bangsa akan kembali ke posisinya masing-masing dan membangun masyarakat bersama-sama, saling mengisi dan melengkapi,” katanya.

HBK menambahkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan agar hasil-hasil pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten Kota bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak agar IPM NTB bisa sejajar dengan Provinsi lain.

“Untuk itu, sebagai anggota DPR-RI kelak, saya akan bahu membahu dengan anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya untuk memajukan dan berbuat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB. In shaa Allah, saya bisa menjadi perekat dan penyemangat bagi anggota-anggota DPR-RI dari Dapil NTB lainnya,” tegasnya.

aNd_dbd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here