KPK Asistensi Sejumlah Pejabat Pemkab Lobar Untuk Menyusun RAD

0
62
Asistensi pejabat Pemkab Lobar oleh KPK

Lombok Barat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan asistensi kepada Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk pendampingan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Pendampingan ini dimaksudkan agar Pemkab Lobar dapat mengimplementasikan RAD tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam setiap kebijakan yang dibangun.

Rombongan tim KPU yang diketuai oleh Untung Wicaksono, diterima langsung Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq di ruang Aula Jayangrana pada Selasa (13/3). Dalam kesempatan tersebut, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan untuk diasistensi secara langsung oleh tim KPK.

Hadir untuk memaparkan dokumen RAD itu adalah Inspektur Lobar H. Rahmat Agus Hidayat yang juga didampingi oleh para Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Kabupaten Lobar. Untung Wicaksono memberikan atensi tinggi terhadap beberapa persoalan, di antaranya adalah permasalahan aset kendaraan dinas, pemanfaatan CCTV, pemanfaatan aplikasi multi media, bahkan hingga persoalan pembaharuan website.

Tak tanggung penekanan pun diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang kendaraan dinas (randis) oleh mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan randisnya saat aktif.

“Perlu sesekali kali bersikap keras. Jika secara lisan pemberitahuan tidak digubris, melalui surat resmipun tidak diindahkan, maka dipersilahkan kepolisian mendatangi rumah pemegang motor dinas bersangkutan. Silahkan datangi rumahnya. Minta bantuan polisi,” tegasnya.

Kendati demikian, Untung memberikan apresiasi atas capaian RAD di Lobar yang dinilai telah bekerja cepat, dibandingkan daerah lain. “Dibandingkan dengan daerah lain, Lobar cukup cepat dalam menyusun RAD,” katanya.

Data yang dihimpun, tercatat 11 permasalahan masing masing OPD yang dibahas dalam gelaran Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemkab Lobar periode Desember 2017 itu. Pembahasan meliputi Pengelolaan APBD, pengadaan barang/jasa, Perijinan dan Pelayanan Terpadu, Pengelolaan Dana Desa, Komunikasi Informasi, Pendidikan, dan juga Kesehatan.

aNd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here