Kalah Banding, Pembangunan Poltekpar Akan Jadi Kerugian Negara

0
82
Kantor Kuasa Hukum Dr. Ainuddin SH dan patner

MATARAM – Akibat kalah ditingkat Banding Pengadilan Negeri Mataram, Kampus Politeknik dan Pariwisata di Praya Kabupaten Lombok Tengah terancam dirobohkan. Pembangunan Poltekpar dinilai sia-sia setelah keluarnya amar putusan Banding nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tanggal 22 Nopember 2017, yang memenangkan sang ahli waris Suryo selaku pembanding. Putusan ini tentu saja langsung membatalkan putusan sengketa sebelumnya, tentang penolakan gugatan nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pya. tertanggal 14 Juni 2016 terhadap Pemprov NTB selaku pemilik kuasa atas pembangunan Poltekpar.

Pada lahan seluas 41,555 Ha yang saat ini telah berdiri kampus Poltekpar NTB, Pemerintah Provinsi NTB mengklaim lahan tersebut atas kepemilikan sertifikat tanah bernomor 3, 4, 6, 7, 18, 17 dan 19 dalam bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang Kuasa Hukum penggugat Kurniadi mengatakan, dengan dimenangkannya Surya pada tingkatan Banding, maka putusan gugatan sebelumnya dianggap tidak berlaku.

“Sertifikat yang diklaim Pemprov NTB didasari dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HKG) nomor 2 dan 3 atas nama PT. Perkebunan XXVII tahun 2016. Kemudian yang disoroti Pengadilan tingkat banding ini adalah cacat dalam penerbitan sertifikat HGU itu. Dengan kecacatan ini membuktikan bahwa dokumen turunannya juga dianggap tidak sah,” jelasnya.

Sebelumnya terhadap kasus tersebut Pemprov seperti mendapatkan angin segar atas kemenangannya pada Pengadilan tingkat gugatan perdana pada bulan Juni 2017 lalu. Namun kemenangan itu berbalik menjadi ancaman serius bagi Pemprov NTB, yang akhirnya kalah dalam putusan Banding oleh pihak pembanding.

Terhadap putusan banding itu, Pemprov NTB diminta untuk menyerahkan bidang tanah sengketa secara seketika dan tanpa syarat. Kemudian obyek sengketa seluas 41,555 Ha yang diatasnya berdiri sejumlah bangunan permanen harus diserahkan kepada penggugat selaku pihak yang dimenangkan. Kurniadi juga menilai amar putusan banding ini akan menjerumuskan Pemprov NTB kepada permasalahan hukum yang pelik, dimana sejak di layangkan gugatan lalu, pembangunan kampus Poltekpar tetap berjalan dengan menelan anggaran Milyaran rupiah.

“Kita sudah membuka ruang penyelesaian bagi Pemprov NTB, karena kita tahu bahwa sejak awal Pemprov terus memaksakan keinginannya untuk membangunan Poltekpar dilahan yang sedang disengketakan. Anggaran pembangunannya itu tidak main – main. Seharusnya sejak digugat tahun 2016 lalu, pembangunan Poltekpar tidak seharusnya berjalan. Kalau sudah begini kami melihatnya kedepan Pemprov NTB akan berurusan dengan temuan kerugian negara atas pembangunan Poltekpar” katanya.

Kepada media Kurniadi bercerita tentang kliennya Suryo, yang kini diklaim lahannya oleh Pemprov NTB. Lahan seluas 76 Ha di lokasi yang telah dibangun Poltekpar NTB dan IPDN merupakan tanah waris dari Charles Petrus Van Leeuwen pria berkewarganegaraan Belanda. Hak waris itu tertuang melalui akte hibah nomor 12 tanggal 15 Januari 1993 dihadapan notaris PPAT R. Juliman Reksohadi SH. “Pada lahan itu dulunya akan dibangun pabrik Gula. Namun terkendala peralatan yang tidak bisa memasuki wilayah Lombok kala itu, pabriknya batal dibuat,” ucap Kurniadi.

Pemprov NTB hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait tindakan yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan sengketa. Dan meski terkesan sia – sia, namun pembangunan Poltekpar hingga saat ini masih berjalan.

aNd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here