13th Asean Working Group on Forest Management Digelar di NTB

0
141
Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin bersama peserta 13th Asean Working Group on Forest Management di Lombok Barat, Selasa (23/5)

Lombok Barat – Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin membuka 13th Asean Working Group on Forest Management (AWG-FM) di salah satu hotel di Kabupaten Lombok Barat pada Selasa (23/5). Dalam forum ini para delegasi dari negara-negara  Asean  yang terdiri dari para ahli kebijakan kehutanan internasional,  soroti  pola pengelolaan hutan  NTB melalui  Kesatuan Pengelolaan  Hutan (KPH), yang dinilai sejauh ini telah sangat berhasil.

Dengan konsep pengelolaan berbasis territorial, berbasis administratif agribisnis dan berbasis komoditas, KPH dinilai mampu memberi ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh manfaat secara optimal dari hutan, dengan tetap menjaga kelestariannya.

Saat membuka forum kelompok kerja kehutanan tingkat Asean tersebut, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berharap, dengan diadakannya kelompok kerja Asean untuk pengelolaan Hutan (AWG-FM), akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan di NTB dan dunia pada umumnya.

“KPH di NTB mampu dijalankan dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan hutan, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penyelesaian konflik tenurial, membangun kemitraan produktif dengan masyarakat yang telah diinternalisasi ke dalam program pengelolaan KPH”, katanya.

Ia mengakui, bahwa sektor kehutanan adalah sektor yang cukup rumit, dimana terdapat banyak pemangku kepentingan dan kebijakan. Sementara cakupannya sangat luas dan tersebar sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaan hutan.

“Harapan besar kami dengan dipilihnya Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan 13th Asean Working Group on Forest Management, akan mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru dari para ahli kehutanan internasional khususnya regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola hutan di wilayah Asean,” harapnya.

Data yang dihimpun, NTB saat ini telah membentuk 11 unit KPH yang mencakup kawasan hutan seluas 898.087,43 Ha, terbagi menjadi 449.141,35 Ha hutan lindung dan 448.946.08 Ha hutan produksi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 tahun 2009. Selain itu, ada juga hutan konservasi dalam bentuk Taman Nasional dan KPH Konservasi, dengan seluas 173.636,40 Ha, total kawasan hutan di Provinsi NTB sekitar 1.071.722,83 Ha.

aNd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here